please visit www.rahmanhakim.com

blog ini sudah tidak aktif dan telah dipindahkan dan diaktifkan kembali di www.rahmanhakim.com. silakan mengunjungi www.rahmanhakim.com..

Perdagangan Internasional Vs Ekspor Impor

Posted by Rahmanhakim pada September 8, 2008

Bagi para praktisi yang sudah berkecimpung dengan dunia perdagangan antar negara pastilah sudah familier dengan yang namanya Perdagangan Internasional (international trade) dan Ekspor Impor (Export-Import). bagi mereka, apa yang telah mereka geluti itulah yang dinamakan ekspor impor atau perdagangan internasional.

Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki unit bisnis operasi ekspor impor, baik itu Bank, Importir, Eksportir maupun Shipping Agent, mereka membentuk divisi atau departemen mereka dengan nama International Trade Dept. atau Export Dept. atau Import Unit atau Trade finance Division bahkan ada yang menamakan “Bills dept.” ada juga yang menyebut “Bagian LC”.

Semua penamaan tersebut sah-sah saja selama fungsi operasinya sejalan dengan maksud yang tertuang dengan nama tersebut dan tidak terlepas dari konteks penamaan itu sendiri, contohnya pada suatu bank yang memiliki Divisi International Trade juga memproses Penerbitan SKBDN atau Bank Garansi yang merupakan transaksi Perdagangan lokal.

Mungkin banyak dari mereka yang sudah terbiasa menganggap penamaan atau sebutan tidak terlalu penting dan tidak harus sesuai dengan fungsinya yang pada akhirnya menciptakan pengaburan atas batasan-batasan definisi yang sebenarnya sangat penting untuk proses pengembangan pemahaman selanjutnya.

Untuk menghindari campur aduknya pengertian tersebut, mari kita coba menengok pengertian dasar dari kedua terminologi tersebut.

Sebetulnya secara definisi Perdagangan Internasional dengan ekspor impor memiliki perbedaan arti yang sangat besar. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, Perdagangan Internasional adalah : Suatu kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan (perdagangan) yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur 2 negara atau lebih (Internasional). kalau diperluas makna memperoleh keuntungannya tidak melulu keuntungan secara finansial tetapi bisa juga keuntungan non finansial seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha dan keuntungan strategis lainnya.

Sedangkan Ekspor Impor berdasarkan definisi dari UU kepabeanan No.17 th.2006 adalah : suatu kegiatan memasukkan/mengeluarkan barang ke/dari wilayah pabean berdasarkan peraturan yang ditetapkan. intinya ada pada pemasukan atau pengeluaran barang, baik didasari atas transaksi perdagangan atau bukan.

Berarti ada kesamaan antara Perdagangan Internasional dengan Ekspor Impor, contohnya seperti perdagangan ekspor impor yang dilakukan selama ini, dimana keluar masuknya barang didasari atas transaksi perdagangan.

Tetapi ada juga perdagangan Internasional yang bukan ekspor impor, seperti pembelian sura berharga/saham perusahaan di luar negeri, pembelian valas, atau dalam sektor riil, pembelian permanent residence di luar negeri, yang kesemuanya itu tidak memerlukan perpindahan fisik barang melewati batas negara.

Apakah ada Ekspor Impor yang bukan Perdagangan Internasional? Pengiriman barang Hibah, Hadiah, barang contoh, barang bawaan penumpang adalah merupakan kegiatan ekspor impor yang tidak didasari oleh transaksi perdagangan.

Lalu bagaimana dengan pengiriman TKI indonesia ke Luar negeri? termasuk perdagangan internasional atau ekspor impor??? sepertinya anda sudah bisa menjawab sendiri…

Posted in Banking & Insurance, Cases & Promblems, Custom Clearance, Documentations, General, Letter of Credit, Shipping & Delivery | Dengan kaitkata: , , , | 4 Comments »

Ternyata masih ada anggapan Advising Bank indentik dengan Negotiating Bank

Posted by Rahmanhakim pada September 8, 2008

beberapa bulan lalu saya menemukan dalam suatu transaksi, pihak seller di Eropa mempersyaratkan LC dikirim ke Bank tertentu (Bank A) sebagai advising bank dan tidak menginginkan LC di teruskan ke advising bank lain, sementara issuing bank-nya buyer tidak punya hubungan correspondent dengan bank yang ditunjuk oleh seller sebagai advising bank (Bank A), tetapi hanya punya hubungan dengan Bank B, padahal masalah yang simple ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode intermediary Advising atau dikenal dengan advise thru dari bank koresponden issuing bank (Bank B) ke bank yang ditunjuk oleh seller (Bank A). tetapi ternyata seller punya alas an lain, yaitu seller takut tidak bisa menegosiasi dokumen di Bank A karena dia hanya punya fasilitas Nego di Bank A kalau LC di-advise oleh Bank B.Pandangan atau asumsi bahwa advising bank identik atau harus menjadi negotiating bank masih banyak terjadi terutama dipahami oleh pihak penjual/eksportir baik di Indonesia maupun di luar negeri, walaupun saya yakin lebih banyak pula yang sudah mengerti perbedaannya.
Perbedaan mendasar antara advising bank dan negotiating bank bisa kita share lagi di sini, Menurut UCP 600 pasal 2 Advising Bank adalah Bank yang hanya meneruskan LC kepada beneficiary, sedangkan Negotiating Bank adalah Bank yang membeli “to purchase” atau menyetujui untuk membeli dokumen beneficiary yang sesuai. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa peran advising bank hanya terbatas pada penyampaian dan autentikasi LC, peran ini terpisah dengan Negotiating bank yang berperan lebih sebagai agent pembayar dari issuing bank.
Dari cerita di atas jelas dapat diselesaikan dengan intermediary advising, kecuali Negotiating Bank di sana mempersyaratkan kepada seller dalam perjanjian fasilitas negosiasinya, bahwa advising LC harus langsung ke bank tersebut tanpa perantara dari bank lain, untuk (mungkin) memaksimalkan fee based income-nya lewat komisi advise LC (di Indonesia biasanya 2nd advising bank sudah tidak lagi menarik fee dari intermediary advising LC 1st advising bank, karena 1st advising bank sudah mengambil advising fee tersebut).

Posted in Banking & Insurance, Documentations, General, Letter of Credit, Shipping & Delivery | Leave a Comment »

Negosiasi untuk Documentary remittance collection basis

Posted by Rahmanhakim pada September 8, 2008

Dalam sudut pandang eksportir, semua dokumen berdasarkan LC yang mereka kirim ke bank mereka sebut untuk dinegosiasi, baik itu dokumen yang sesuai (complied with) maupun yang ada penyimpangan (discrepant documents). yang penting, dokumen tersebut berdasarkan Letter of Credit. Mereka hanya melihat bahwa dokumen tersebut dibayarnya kapan, pada saat itu juga atau menunggu pembayaran dari Issuing Bank.

Dalam praktek perbankan, dikenal beberapa jenis penanganan dokumen, antara lain,
1. Documentary Collection; yaitu dokumen hanya “dibantutagihkan” oleh Bank kepada pembeli melewati collecting bank di negara pembeli, baik itu D/P (Documents against Payment) atau D/A (Documents against Acceptance)
2. Document Under LC; yaitu dokumen yang dikirim berdasarkan permintaan yang dipersyaratkan oleh letter of credit, biasanya dokumen yang sesuai dan setuju untuk dibeli dahulu oleh negotiating bank itulah yang disebut NEGOSIASI.

Dengan demikian NEGOSIASI berarti pembelian terlebih dahulu atau persetujuan untuk membayar terlebih dahulu Oleh Bank Penegosiasi sebelum saat dibayar oleh Issuing Bank (UCP 600 Ps.2),
sehingga, dokumen-dokumen walaupun berdasarkan LC dengan kondisi Complied With (tidak terdapat penyimpangan), tidak bisa disebut DINEGOSIASI selama negotiating bank tidak Membayarkan/setuju membayar terlebih dahulu dari pada issuing bank.

Sekarang ini, di tengah persaingan usaha perbankan yang semakin sengit, untuk mendapatkan pendapatan dari fee based income malah ada kecendrungan Documentary Collection juga bisa diNEGOSIASI oleh bank, yang penting urusan cover mengcover resiko bisa diatur/dilakukan.

Posted in Banking & Insurance, Cases & Promblems, Documentations, General, Letter of Credit, Shipping & Delivery | Leave a Comment »

Presenting Exporters Documents Straight to Issuing Bank

Posted by Rahmanhakim pada September 8, 2008

As we know in LC terms, exporters commonly negotiate their documents to negotiating bank in their country, negotiating bank usually as for several conditions and guarantee (under reserve) to negotiate documents, it’s normally to protect their risks covering earlier payment to exporters and waiting reimbursement from issuing bank.
but, if we look inside the concept of Letter of credit, that the ultimate guarantor is Issuing bank, the sellers actually can negotiate their documents straight to issuing bank, with condition they have to go to issuing bank’s country by their own and surrender the documents directly or by direct post services. (eventhough it’s more risky, expensive and need extra effort) but it’s possible.

It’s not common practice, but it’s still happen and nobody concern about negotiating bank risks if the sellers (with or without their maniputaion of documents) negotiate their other documents under the same partial shipment LC that has overdrawn in issuing bank counter (because, in practice, issuing bank never update the latest ballance amount of the Letter of Credit).

Posted in Banking & Insurance, Cases & Promblems, Documentations, General, Letter of Credit, Shipping & Delivery | Dengan kaitkata: , , , | Leave a Comment »

Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran untuk Eksportir

Posted by Rahmanhakim pada September 8, 2008

Mungkin sudah banyak orang tahu tentang letter of credit atau lebih dikenal dengan sebutan LC, dari praktisi bisnis sampai pelajar/mahasiswa. Sejauh pengamatan saya, dalam proses transaksi perdagangan internasional atau ekspor impor masih banyak yang belum mengaplikasikan atau memanfaatkan LC ini secara maksimal baik dari fungsi sebenarnya maupun dari resiko-resiko yang akan timbul dari transaksi tersebut.

saya coba paparkan kesalahmengertian mengenai konsep LC sendiri yang berhubungan dengan kekhawatiran penjual/exportir terhadap kondisi pembeli padahal dia sudah menerima LC dari Bank.pada dasarnya LC merupakan JAMINAN dari suatu Bank atas permintaan pihak lain/Pembeli yang diberikan kepada penjual untuk membayar atau memberikan janji bayar kepada penjual dengan syarat dipenuhinya persyaratan dalam LC.

jadi selama penjual/eksportir sudah menerima LC dari bank (yang sudah dipastikan bonafiditasnya) dan siap untuk memenuhi semua persyaratan LC tersebut, dia tidak lagi perlu memperhatikan Pembelinya (dalam arti kemampuan pembeli untuk membayar), karena semua tanggung jawab pembayaran dan resiko sudah ditanggung oleh bank, ASALKAN semua kondisi dan persyaratan LC terpenuhi.yang perlu diberikan perhatian khusus adalah mampukah penjual memenuhi persyaratan dan kondisi LC, seperti : memenuhi spesifikasi produk/jasa sesuai yang diminta, pembuatan dokumen, realisasi pengapalan barang sesuai dengan jadwal LC dan kesesuaian lainnya.Jika hal tersebut sudah dapat dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk khawatir terhadap pembayaran dari pembeli, karena pembayaran sudah dijamin oleh bank.

Posted in Banking & Insurance, Documentations, General, Letter of Credit | Dengan kaitkata: , , , | 12 Comments »

Mengenal Pihak-Pihak dalam Kegiatan Ekpor Impor

Posted by Rahmanhakim pada Oktober 18, 2007

Transaksi ekspor impor ternyata memiliki kompleksitas yang cukup besar, disamping peraturan antar negara yang harus dipahami, kredibilitas pihak pembeli/penjual yang harus diyakini, juga ada baiknya kita mengetahui pihak-pihak yang mungkin akan terlibat dalam transaksi ini. Mulai dari tahap negosiasi, eksekusi, maupun dalam operasional transaksi. lazimnya terdapat lebih dari 10 institusi/perusahaan yang bisa terlibat dalam kegiatan ekspor impor, diantaranya adalah :
1. Penjual (Exportir), bisa juga merupakan Agent dari Exportir atau juga Trader.
2. Pembeli (Importir), bisa juga merupakan Agent dari Importir atau juga Trader.
3. Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya sebagai fasilitator pembayaran, keuangan dan juga penjaminan (L/C & Bank Guarantee).
4. Asuransi, sebagai institusi penjaminan resiko
5. Maskapai Pelayaran (Shipping Company) atau Maskapai Penerbangan, bisa juga Agent-nya.
6. EMKL (Freight Forwarding), Ekspedisi Muatan Kapal Laut, yang menjembatani eksportir
dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor.
7. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
8. Bea Cukai (Custom), sebagai gerbang keluar masuknya barang.
9. Surveyor, sebagai lembaga survey apabila dibutuhkan/dipersyaratkan
10. Departemen Pemerintahan Terkait : Deperindag, Kadin, Depkes/Bpom, BKPM, Dirjen Pajak/KPKN dan Dirjen-dirjen di bawah DepKeu, Deptan/Karantina, Dephub Dll. untuk pembuatan Certificate of origin dan legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
11. Consulate, untuk legalisasi ke beberapa negara tertentu
12. Badan Sertifikasi Lainnya.

Pihak-pihak di atas biasanya terlibat tergantung dari keperluan transaksi ekspor impor tersebut, belum lagi ditambah pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat baik dalam regulasinya maupun institusinya, seperti antara lain : Bank Indonesia, untuk peraturan dan kebijakan di bidang keuangan dan perbankan diantaranya (penetapan Legal Lending Limit dan Monitor Lalu Lintas Devisa), Departemen Kehakiman, menyangkut legalitas transaksi dan lembaga peradilan apabila terjadi dispute antara pihak-pihak yang bertransaksi, Perusahaan Transportasi Darat (Trucking, Train Dll.) apabila pengiriman menggunakan combined transport.Dengan begitu banyaknya pihak yang terlibat, yang masing-masing mempunyai aturan dan kebijakan yang harus sesuai satu sama lain, bisa dibayangkan begitu kompeksnya permasalahan transaksi ekspor impor. memang dari beberapa pihak, seperti pihak pemerintah sedang mengupayakan pelayanan untuk lebih menyederhanakan birokrasi yang selama ini menghambat dan menciptakan inefisiensi biaya, tapi wujud nyatanya masih kita tunggu.

Posted in Banking & Insurance, Custom Clearance, General | 1 Comment »